Tolak Pembangunan Tugu Pagoda, Warga Bandar Lampung Audiensi dengan Anggota Dewan

Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Tugu Pagoda di kawasan China Town. 

Pertemuan tersebut diterima oleh pimpinan sementara H. Bernas Sebagai Ketua DPRD Sementara, H. Sidiq Efendi, S.H., M.H., wakil dan beberapa dewan lainnya.

Dalam audiensi tersebut, AMPBL yang terdiri dari lintas tokoh adat, budaya, sejarawan, tokoh agama, serta tokoh pemuda, mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pembangunan Tugu Pagoda tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Mereka juga menyoroti potensi terganggunya kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga dengan baik di Provinsi Lampung.

Menurut H. Sidiq Efendi, audiensi ini merupakan respons terhadap surat penolakan pembangunan Tugu Pagoda yang diajukan oleh AMPBL. “Kami menyambut baik audiensi ini dan siap menampung aspirasi masyarakat terkait isu pembangunan Tugu Pagoda,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut beberapa anggota dewan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara detail rencana pembangunan Tugu Pagoda, termasuk lokasi spesifik dan konsep perencanaannya, ujar Wiyadi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode sebelumnya mengungkapkan bahwa saat proses pengesahan anggaran pembangunan kawasan China Town senilai Rp4-5 miliar, tidak ada pembahasan mengenai pembangunan Tugu Pagoda.

Sementara itu, H. Purnawirawan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa Pembangunan Tugu Pagoda adalah usulan dari FKUB sebagai lambang kerukunan Umat Beragama.

“Sebelumnya kami sampaikan ketika itu kami hanya mengajukan untuk pembangunan tugu tersebut, namun tidak hanya ada tugu Pagoda saja, dimana dikawasan ini nanti akan ada Gapura dengan ciri khasnya (China Townn) namun didalamnya akan ada keberagaman agama, saya sudah memberi masukkan selain adanya Tugu Pagoda, itu akan dibuatkan Tugu AlQur’an, Tugu Santri dan Neon Box bertuliskan Asmaul Husna yang akan di pasang di kawasan tersebut, lalu akan ada tugu persahabatan yang melabangkan umat kristiani dan lainn sebagainya. Kawasan ini akan mencerminkan Kebudayaan, kearifan lokal dan juga selain itu kawasan ini di target menjadi kawasan central pariwisata yang harapannya bisa mendorong ekonomi dari segi pariwisata” jelas H. Purnawirawan Ket. FKUB Kota Bandar Lampung.

Selain itu menurut Arif, dari Ketua Komunitas Masyarakat Cinta Peduli Budaya Lampung, pembangunan Tugu Pagoda tidak memiliki kaitan dengan sejarah dan budaya Lampung. “Keberadaan Tugu Pagoda justru mengabaikan sejarah lokal, di mana kedatangan bangsa China ke Lampung pada abad ke-18 berada di tanah adat Marga Teluk Betung, dan tidak ada hubungan budaya antara China dan Lampung,” tegasnya.

Penolakan tersebut juga diperkuat oleh Habib Umar Assegaf, yang mempertanyakan urgensi pembangunan Tugu Pagoda di tengah situasi ekonomi saat ini. “Tidak ada masalah intoleransi di Lampung yang signifikan. Jadi, apa urgensinya membangun Tugu Pagoda? Justru lebih penting mengutamakan anggaran untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti gaji guru honorer atau penanganan banjir,” ujarnya.

Setelah audiensi, Destra Yudha, S.H., M.Si., Ketua Laskar Lampung, menyatakan kekecewaannya atas sikap pimpinan sementara DPRD yang dianggap tidak memberikan solusi konkrit. “Kami kecewa karena DPRD tidak memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara pembangunan Tugu Pagoda. Kami akan melanjutkan audiensi ini ke PJS Walikota Bandar Lampung dan siap melakukan aksi lebih lanjut jika pembangunan tetap dilanjutkan,” tegasnya.

Sekretaris AMPBL, H. M. Yasir Setiawan, S.E., menambahkan bahwa pembangunan tugu-tugu simbolis agama bukan prioritas saat ini. “Ada banyak masalah yang lebih mendesak, seperti penanganan banjir, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kami berharap pemerintah lebih fokus pada hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

AMPBL menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada keputusan yang jelas dari pihak berwenang. Mereka juga berharap pemerintah dan DPRD dapat meninjau ulang proyek tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Lampung yang mengutamakan kearifan lokal serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah. (Rls/JO)