Diduga Bocor, Menteri Saling Tuding Lempar Tanggung Jawab Soal Data Vaksin Jokowi

Jabung Online - Data vaksinasi Presiden Joko Widodo termasuk sertifikat vaksin, diduga bocor dan beredar di dunia maya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data Covid-19.

Menurut Johnny G Plate, data di dalam aplikasi PeduliLindungi aman.

“Integrasi e-Hac (electronic health alert card) ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman,” kata Johnny, Jumat 3 Septembe 2021.

Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.

Secara terpisah Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke publik. Sertifikasi vaksin Jokowi yang lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan keterangan vaksinasi dosis kedua beredar di sosial media.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” kata Fadjroel Rachman

Fadjroel berharap pihak terkait segera melakukan langkah-langkah khusus agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Ia ingin tidak hanya data Jokowi saja, tetapi data masyarakat juga harus dilindungi sehingga tidak bocor kemudian digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan bahwa data masyarakat yang ada di sistem aplikasi Indonesia e-HAC tidak bocor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf menyatakan bahwa berdasarkan investigasi bersama BSSN, data pengguna aplikasi eHAC tidak ada kebocoran dan data pengguna aman.

“Kami, Kemkes, memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam e-HAC tidak bocor dan dalam perlindungan.”

“Data masyarakat yang ada di dalam e-HAC tidak mengalir ke platform mitra,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat