DPR Tagih Janji Menag Berangkatkan Umrah Korban First Travel

Wakil Ketua Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan Syadzily. (CNN Indonesia/Melani Putri)

Jabung Online -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi punya janji memberangkatkan para korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel.

Pernyataan itu disampaikan Ace saat Komisi VIII DPR RI menerima audiensi korban First Travel. Mereka menanyakan kelanjutan janji Fachrul tersebut.

"Kami terus terang saja, akan mempertanyakan kepada Menteri Agama soal pernyataan itu. Apa dasarnya pernyataan itu? Pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab dan akan memberangkatkan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Ace menegaskan Fachrul tidak bisa asal melontarkan janji sebagai pejabat publik. Maka dari itu, ia ingin bertanya langsung kepada Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag.

Politikus Partai Golkar itu ingin meminta kejelasan nasib para korban First Travel. Menurutnya, Kemenag harus membuka secara gamblang langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan perjalanan umrah para korban.

"Langkah apa yang akan diberikan kepada para korban First Travel ini supaya jangan sampai terkatung-katung, mesti ada kepastian," tuturnya.

Pimpinan Komisi VIII lainnya, Marwan Dasopang, juga menjanjikan hal yang sama kepada para korban. Dia berjanji menagih janji Fachrul untuk memberangkatkan para korban.

"Kalau kepastian hukum, gugat. Kalau untuk kepastian berangkat, serahkan ke Komisi VIII dulu, kami bicara dulu dengan pemerintah. Kalau sudah ada hasil pembicaraan, nanti kami ajak bapak-bapak bicara dengan menteri," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutus kasasi terkait kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel. Putusan MA memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan PN Depok bahwa First Travel bersalah dan harus membayar denda Rp10 miliar.

Usai putusan MA, Menag Fachrul Razi melempar wacana untuk membuat skema pemberangkatan para korban. Dia bilang akan menggandeng pihak swasta untuk mengirim jamaah umrah secara bertahap.

"Mudah-mudahan bisa kami titip ke beberapa tempat, dan mudah-mudahan butuh beberapa kali, lima tahun bisa teratasi. Selama periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi kita bisa selesai, mudah-mudahan," ucap Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11). (fra/ain)