Salam Hormat PKS Pada Parpol Berkeringat Pendukung Jokowi

Foto ilustasi (Ari Saputra/detikcom)

Partai Gerindra, partai oposisi di masa sebelum Pilpres 2019, kini terpantau kian mendekat ke Presiden Jokowi. Namun PKS tak mau ikut langkah Gerindra menuju Istana karena menghormati parpol-parpol yang sedari awal mendukung Jokowi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan PKS tak tergoda untuk mendapatkan posisi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya. Biarlah kursi-kursi itu diduduki parpol-parpol yang sudah berpeluh memperjuangkan Jokowi di Pilpres 2019. PKS menghormati parpol-parpol itu.

"PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf Amin. PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Minggu (13//10/2019).

PKS menyatakan siap menjadi oposisi. Pilihan ini justru menyehatkan demokrasi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan partainya bakal menjadi oposisi loyal.

"Demokrasi perlu kekuatan penyeimbang. Publik perlu dilindungi haknya dengan adanya partai yang berada dalam barisan #KamiOposisi dan #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. Dalam bahasa Pak Sohibul Iman, oposisi loyal," tutur Mardani.

Sebelumnya, parpol-parpol koalisi Jokowi sempat setengah hati menerima Gerindra masuk ke dalam kelompoknya. Partai NasDem misalnya. Sang Ketua Umum sempat menyinggung soal syarat ketika mengomentari Gerindra yang hendak masuk ke koalisi pendukung Jokowi.

"Katanya mau dukung tanpa syarat, belum berapa lama sudah berubah pakai syarat," kata Paloh di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10) lalu. Namun malam tadi, Paloh menerima kunjungan Prabowo Subianto Sang Ketum Gerindra. Paloh mengaku tak masalah bila Gerindra masuk koalisi pro-Jokowi.

PDIP juga sempat menyinggung soal gabung koalisi tanpa harus mendapat kursi menteri. Meski begitu, kedua partai tersebut tetap menyerahkan keputusannya kepada Jokowi.

"Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus selalu mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama," ungkap politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira.