Pemindahan Ibu Kota: Proyek Konglomerat dari Hulu Sampai Hilir

Pemindahan Ibu Kota: Proyek Konglomerat dari Hulu Sampai Hilir

*By Asyari Usman

Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kelihatannya adalah keputusan sesuka hati. Keputusan ‘semau gue’. Tanpa memikirkan begitu banyak aspek yang melekat dalam proses pemindahan itu.

Sandiaga Uno benar ketika menyarankan agar rakyat diikutkan dalam keputusan tentang pindah atau tidak. Harus dibuat referendum. Rakyat setuju atau tidak.

Bukan hanya Sandiaga. Banyak ahli hukum ketatanegaraan pun berpendapat bahwa pemindahan ibu kota bukan wewenang presiden saja. Yang mau dipindahkan itu bukan ibu kota kabupaten.

Harus ada suara rakyat di situ. Setidaknya lewat DPR. Jadi, presiden tidak cukup meminta izin DPR dan kemudian semua urusan pemindahan ibu kota menjadi selesai. Tetapi, sejauh ini Presiden Jokowi tidak menghiraukan suara rakyat. Dia putuskan saja sendirian. Simsalabim, ibu kota pun pindah.

Tentu tindakan ‘one man show’ oleh Jokowi itu akan mencuatkan banyak pertanyaan. Mengapa beliau ‘ngotot? Apa motivasinya? Apakah ada dorongan dari entah siapa? Mengapa harus tergesa-gesa?

Banyak orang meyakini bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu disusupi oleh kepentingan bisnis para konglomerat. Terutama mereka yang memiliki puluhan ribu hektar lahan di titik-titik prima lokasi baru. Juga mereka yang memiliki bisnis properti.

Oligarkhi finansial itulah yang paling diuntungkan oleh proyek ibu kota baru ini. Sangat besar kemungkinan mereka akan meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Merekalah yang akan mendominasi urusan pemindahan ibu kota. Mereka yang akan mengerjakan proyek ini dari hulu sampai ke hilir.

Sebagai contoh. Pemindahan ini berhulu di Jakarta. Ratusan atau mungkin ribuan hektar tanah dan bangunan milik pemerintah pusat di Jakarta, hampir pasti akan dijual. Ada celah yang menggiurkan dalam proses penjualan itu.

Gedung dan tanah milik pemerintah pusat di Jakarta ukurannya besar-besar dan lokasinya di kawasan kelas satu. Tentu harganya akan sangat mahal sekali. Karena itu, tidak mungkin orang-orang biasa yang mampu mengakuisisinya. Pastilah para konglomerat. Dan konglomeratnya yang itu-itu juga.

Setelah itu, para konglomerat yang sama akan berperan besar pula dalam pembangunan ibu kota baru. Inilah proyek hilir pemindahan. Ada tumpukan uang 500 triliun.

Para konglomerat itulah yang punya modal besar dan pengalaman. Berarti sumber duit lagi untuk mereka. Untung besar di Jakarta, laba besar di ibu kota baru. Dari hulu ke hilir mereka semua yang mendominasi keuntungan.*