Pemerintah Jokowi Memang Gagal Antisipasi Karhutla

Jabung Online – Kabut asap makin tebal. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia tak kunjung padam. Masyarakat terpaksa menghirup udara tak sehat, bahkan berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) ada 2.862 titik panas diseluruh Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan Tengah memiliki titik api (hotspot) terbanyak, yakni 954 titik. Kemudian, disusul Kalimantan Barat 527 titik api, Sumatera Selatan 366 titik api, Jambi 222 titik api, Kalimantan Selatan 119 titik api, dan Riau 59 titik api.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seharusnya sudah bisa dimitigasi. Antisipasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla masih sangat lambat.

Sikap tidak antisipatif itu terlihat dari alokasi anggaran dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat minim. KLHK hanya menganggarkan Rp200 miliar dari Rp8 triliun.

Bahkan target Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam merestorasi 2 juta hektar lahan gambut juga tidak tercapai. Maka itu, Andi Akmal menilai efektifitas dari kinerja BRG patut kita pertanyakan.

“Harapan kita supaya BRG bisa berfungsi untuk merestorasi lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran ini tidak terjadi,” kata Akmal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).

Akmal juga mempertanyakan koordinasi antara pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun provinsi yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang tidak maksimal. Seharusnya pemerintah daerah yang wilayah terdampak Karhutla menyiapkan anggaran cukup untuk tindakan pencegahan dan pada saat terjadi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya bisa mengkoordinir dan memastikan APBD Kabupaten/Kota agar bisa konsen terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut. Ini karena Karhutla bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat.

“Selain aspek preventif, yang paling penting adalah aspek penegakkan hukum. Kepolisian harus berani menjerat korporasi besar yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan,” kata dia. [ns]