Labrak Moeldoko, Gerindra: Jangan Selalu Berpihak ke Cina, Mereka Hancurkan Industri Kita!

Jabung Online – Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan industri semen dalam negeri saat berkunjung ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan.

Andre tiba di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/9/2019) sekitar pukul 09.40 WIB. Andre berharap usulannya dapat diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya mendampingi federasi serikat pekerja industri semen Indonesia. Yang merupakan serikat pekerja gabungan seluruh pabrik semen nasional di Indonesia. Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan didampingi dengan deputi III dan deputi IV. Dalam rangka melaporkan praktek predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok,” kata Andre.

Andre mengatakan sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dia meminta dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke KPPU. Hari ini kami meminta audiensi dengan Pak Moeldoko dengan harapan pemerintah juga, Presiden melalui Kepala Staf Kepesidenan bisa mengambil langkah-langkah kongkret,” tuturnya.

Anggota DPR RI terpilih ini juga meminta adanya moratorium pabrik semen. Dia menilai stok semen di Indonesin surplus hingga 35 juta ton.

“Kita surplus 35 juta ton pertahun. Lalu kita juga akan meminta pemerintah, presiden untuk meminta menteri perindustrian Segera mencabut, melakukan moratorium pembangunan (pabrik) semen baru,” tuturnya.

“Kita tidak butuh pembangunan pabrik semen baru apalagi yang dilakukan oleh investor-investor dari Tionkok. Karena apa, sampai 2030, Indonesia surplus semen. Sekali lagi, pembangunan pabrik semen baru tidak dibutuhkan bagi bangsa ini,” tegas anggota DPR terpilih ini.

Dia berharap usai pertemuannya dengan Moeldoko, pemerintah bisa segera berkoodinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

“Harapan kita tentu pemerintah, Presiden Jokowi melalui KSP bisa mengkoordinasikan dua kementerian ini, perindustrian dan perdagangam. Jangan selalu berpihak kepada Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok. Padahal mereka melakukan penghancuran industri dalam negeri kita ini,” tuturnya. [ljc]