JUNAIDI BERHARAP KETIMPANGAN PENYALURAN KUR BISA DIMINIMALISIR

Jabung Online - Senin, 17 Desember 2018 - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly berharap ketimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa diminimalisir. Pemerintah dan Perbankan perlu membuat formulasi baru terkait pentingnya pemerataan KUR khususnya di wilayah timur yang secara jumlah masih kecil.

“KUR masih terkendala pemerataan, realisasi masih terpusat di wilayah pulau Jawa. Padahal potensi dan akses keuangan di wilayah timur begitu urgensi untuk segera diakomodir,” ungkap Junaidi dalam agenda sosialisasi Peran Bank Mandiri Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tulang Bawang (17/12/2018).

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, realisasi penyaluran KUR per Oktober 2018 mencapai 113,5 triliun dengan jumlah debitur mencapai 4.327.006. Jika dilihat dari penyaluran KUR berdasarkan Provinsi, urutan pertama ditempati Jawa Tengah dengan persentase 17,93%, Jawa Timur 16,84% dan Jawa Barat 12.72%. Sedangkan Lampung sendiri masih di urutan ke 9 karena hanya mencapai 2,70% dari jumlah realisasi penyaluran KUR.

Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung II ini menekankan “Perbankan diharapkan tidak mencari-cari alasan untuk menolak KUR apalagi jika secara administrasi sudah terpenuhi. Kalaupun terjadi penolakan maka perbankan wajib menjelaskan dan memberi edukasi dengan detail dan jelas. Kalaupun jika terdapat indikasi kesalahan, masyarakat bisa berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan”.

Junaidi menjelaskan “Pemerintah sebaiknya memfokuskan skema insentif pada KUR Mikro, karena usaha mikro masih perlu pendampingan kredit dengan persentase bunga yang rendah. Selain itu KUR Syariah perlu dikembangkan dalam rangka memberikan alternatif lain kepada calon debitur” ujar Bang Jun, sapaan akrabnya.

Bang Jun menegaskan bahwa “Platfon subsidi KUR disarankan lebih ditingkatkan khususnya untuk mengoptimalkan kebutuhan pembiayaan usaha Mikro dan Kecil," Tutup Junaidi yang juga kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini ini. (Hadi)