Soal Penolakan Neno Warisman, Mari Dewasa dalam Berpolitik

FOTO: istimewa

Jabungonline.com – Rencana kedatangan Ustazah Hj. Titi Widoretno Warisman lebih akrab dipanggil Neno Warisman ke Provinsi Lampung pada Jumat (7/9/2018),  hendaknya disikapi dengan damai oleh semua pihak. Neno merupakan anak bangsa dan juga aktivis perempuan. 

"Neno Warisman (ke Lampung) gak masalah, kan dia tokoh nasional,  dari saya kecil kita sudah kenal,  dia itu artis, aktivis,  juga seniman, dan puisinya juga pernah mendapatkan penghargaan. Selama ini dikenal banyak orang," kata Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim, Senin (27/8/2018).  

Selama ini belum ada tagar-tagar semacam 2019ganti presiden ini, beliau juga dikenal orang yang banyak berkontribusi untuk negeri ini. 

"Jadi apa yang dilakukan oleh beliau,  setahu saya juga konstitusional, gak ada masalah," kata Mufti. 

Justru yang melakukan penghadangan-penghadangan ini yang harusnya dipertanyakan kedewasaannya dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam implementasi berdemokrasi. 

"Monggo aja kalau pengen dua periode Jokowi, sampaikan prestasi-prestasi nya ke masyarakat, kita yang ingin 2019ganti presiden, kita akan sampaikan program programnya," kata anggota Komisi V DPRD Lampung ini. 

Mereka sudah melakukan deklarasi sebelum ini, kemudian ditindaklanjuti relawan pada deklarasi. "Sepanjang semua mengikuti aturan perundang-undangan,  ada ketertiban, komitmen damai, memberitahukan kepada aparat keamanankan sudah ada aturannya, sederhana sebenarnya," kata dia. 

Lalu, apa masalahnya Neno Warisman? Menurut Mufti, masalahnya Neno bagi pendukung Jokowi adalah dia mengkampanyekan Prabowo.

"Itu masalahnya, kan bukan salah akhirnya, tapi karena beda pendapat. Beda lo antara beda pendapat dengan salah, masak beda pendapat dihalangi, demokrasi bro," ajak dia. 

Harusnya lanjut Mufti, yang menghalangi itu yang ditangkap. Kecuali kalau setelah orasi  ada kalimat- kalimat Neno Warisman yang melanggar aturan. 

"Tapi gak mungkinlah dia orang pintar, bukan orang yang ngawur  dengerin dulu apa isinya, dan dia juga bukan sekali dua kali, semua disampaikan bukan dengan ujaran kebencian," kata Mufti. 

Bahwa 2019 ganti presiden sudah terverifikasi, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga sejak jauh hari sudah menyampaikan bahwa itu secara konstitusi melalui pemilu. 

"Maksudnya di pemilu 2019 ganti Presiden,  jangan disalahartikan, biar paham semuanya. Itu bukanlah makar," kata alumni Pondok pesantren Krapyak Jogjakarta ini. 

Kalau ada orang yang melarang kedatangan Neno Warisman  dia meminta agar lebih dewasa dalam berdemokrasi. 

"Toh buktinya baru baru ini juga deklarasi Pro Jokowi,  pendukung Prabowo di Lampung juga gak masalahkan, juga suara nanti dipilih di kotak suara di bilik, bukan di Tugu Adipura. Jadi, marilah kita dewasa dalam berdemokrasi kebangsaan," katanya. 

Disinggung pergerakan partai koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Mufti mengaku saat ini untuk partai pendukung masih komunikasi informal saja. 

"Kita menunggu susunan tim koalisi di pusat, setelah itu baru di Lampung," kata dia. 

Sementara itu, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Indonesia (KAPI) Lampung Selatan, menggelar aksi tolak kedatangan Neno Warisman ke Provinsi Lampung.

Kedatangan Neno Warisman akan mendeklarasi #2019gantipresiden, Jumat (7/9/2018) mendatang.

Mereka membawa spanduk penolakan, aksi yang digelar di jalan protokol Kalianda hingga depan Mapolres Lampung berjalan tertib dan lancar. 

Menurut Ketua KAPI  Lampung Selatan, Dedi Manda Putra, melalui rilisnya kedatangan Neno Warisman akan memicu konflik di masyarakat. 

Karena  kata dia, agama merupakan bentuk keyakinan setiap individu dengan tuhan. Bukan dijadikan alat untuk kepentingan politik. 

"Deklarasi gerakan ganti presiden menentang konstitusional, deklarasi tanda pagar (tagar) ganti presiden 2019 merupakan perbuatan makar, sehingga kedatangan Neno Warisman akan merusak ketenangan umat beragama di Lampung," kata Dedi Manda Putra. (*)