Potensi Radikalisme, Elemen: Negara Harus Hadir, Libatkan Rakyat

Jabungonline.com -- Mengejutkan. Lampung masuk peringkat empat provinsi (dengan) potensi radikalisme tertinggi di Indonesia, seperti dilansir RMOLLampung, Rabu (15/8/2018).

Dari ekspos Wadir Binmas Polda Lampung AKBP Abdul Rahman Napitupulu pada kegiatan Pembinaan Ormas Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung 2018 di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Rabu (15/8/2018), kabar merisaukan ini mesti ditangani serius.

Dibutuhkan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan para tokoh adat 32 etnis yang subsisten di Lampung demi meredam potensi radikalisme. Apalagi, mengutip RMOLLampung, para pelaku yang rentan terpapar potensinya dari unsur milenial, mahasiswa dan pelajar.

Demikian tanggapan Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, salah satu elemen masyarakat sipil Lampung saat dihubungi melalui saluran WhatsApp, Kamis (16/8/2018).

Menurut dia, basis historis multikulturalisme Lampung sebagai daerah transmigrasi tertua di Indonesia turut bersumbangsih terhadap picu konflik sosial yang dalam banyak studi kasus dilatari letup konflik sengketa agraria.

"Pada prinsipnya, Lampung adalah wilayah transmigrasi pada pemerintahan Orde Baru sehingga masyarakat Lampung sangat beragam. Selain suku Lampung asli, terdapat warga pendatang, Jawa, Bali, Batak, Padang, dan lain-lain. Jadilah Lampung wilayah masyarakat majemuk," sebut dia.

Sehingga, lanjut dia, akan banyak faktor pemicu konflik ketika pemerintah tidak hadir dalam ragam situasi yang diharapkan masyarakat.

"Karena Lampung juga daerah (dengan) konflik agraria yang banyak, banyaknya kasus-kasus yang sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik, hak rakyat diambil paksa, dan lain-lain," sambung dia.

"Belum lagi Lampung terkenal sebagai wilayah "penyumbang" pelaku begal, hingga jadi wilayah rawan konflik," cetus Alian.

Dari berbagai macam isu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. "Banyak yang sudah dilakukan. Rembug Pekon, rembug adat, dan sebagainya.

Sehingga dalam penyelesaian konflik sosial semua elemen masyarakat dan tokoh-tokoh adat juga harus dilibatkan. Potensi radikalisme akan dapat diredam dan berkurang," pungkasnya. [red/mzl]