MS Kaban: Dikritik Kok Sensi? Sri Mulyani Sering-Seringlah ke Pesantren Biar Tenang

Jabungonline.com – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR, sebagai ungkapan politis dan menyesatkan, disesalkan banyak pihak.

Dalam pidato itu Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertanyakan pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun.

Sri Mulyani menyatakan pembayaran pokok utang 2018 sebesar Rp396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah itu, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum Presiden Joko Widodo menjabat.

Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) MS Kaban turut menyesalkan pernyataan Sri Mulyani tersebut. Bahkan MS Kaban menyebut Sri Mulyani “sensi” atas kritik Zulkifli Hasan.

“Bu Menkeu SM di awal-awal reformasi sangat kritis terhadap masalah perekonomian nasional, lah sekarang di kritisi untuk saling mengingatkan demi kepentingan bangsa kok sensi, coba deh Bu Menkeu sering-sering ke pesantren biar tenang,” tegas MS Kaban di akun Twitter @hmskaban.

Sebelumnya, dalam kultwit panjang, Zulkifli Hasan mengklarifikasi tudingan Sri Mulyani di akun @ZUL_hasan. “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pidato saya di sidang tahunan MPR politis dan menyesatkan. Menkeu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya. Siapa sebenarnya yang menyesatkan? Berikut adalah jawaban saya #JawabBenar,” kata @ZUL_hasan.

Menurut Zulhas, sumber data yang ia sebutkan berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, ia tak melihat ada pembayaran pokok utang. Ia mempertanyakan angka Rp396 triliun yang Sri sebutkan.

“Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos pembayaran bunga utang sebesar Rp238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp399 triliun. Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp396 seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani,” tulis @ZUL-hasan.

@ZUL_hasan menambahkan: “Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY. Saya rasa, Ibu Sri Mulyani lupa bahwa ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, Menteri Keuangan.”

Zulhas menegaskan, saat ia sebagai Menteri Kehutanan ia jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang utang. Justru Sri sebagai Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan memutuskan berapa banyak utang dan bunganya.(kl/itoday)