Sering “Salahkan” Pembantunya, Pengamat: Mungkin Jokowi Belum Ikut Lemhanas?

Jabungonline.com - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo “menyalahkan” menterinya atau para pembantunya. Kali ini Jokowi menyalahkan Mensesneg yang salah menuliskan teks pidato soal nama desa Gamplong, Sleman, Yogyakarta, yang dikunjungi Jokowi (15/07).

Pengamat politik Muslim Arbi mencatat “kebiasaan” Jokowi yang sering menyalahkan pembantunya.  “Jokowi karakternya ingin seperti Superman, dianggap sempurna. Ketika ada yang salah, anak buahnya yang disalahkan, dan itu sering terjadi. Kali ini menyalahkan Mensesneg,” sindir Muslim Arbi (16/07).

Menurut Muslim, semestinya Jokowi tidak menyalahkan Mensesneg di hadapan rakyat. “Harusnya Jokowi bisa lebih teliti mencermati data-data yang akan disampaikan dalam pidato,” kata Muslim.

Muslim menilai, model kepemimpinan Jokowi yang ‘tidak mau disalahkan’ justru akan memunculkan perpecahan di antara anak buah. “Anak buah tidak ada yang berani mengkritik, sehingga selalu memuji terus,” jelas Muslim.

Kata Muslim, ketika seorang anak buah salah, seharusnya pemimpin yang bertanggungjawab. “Kalau anak buah yang disalahkan, ini menunjukkan pemimpin yang bersangkutan maunya menang sendiri dan tidak bertanggungjawab,” papar Muslim.

Tak hanya itu, Muslim mengingatkan, sangat berbahaya bagi bangsa jika pemimpinnya tidak mau bertanggungjawab atas kesalahan anak buahnya.

“Jokowi itu pemimpin yang nampaknya belum pernah ikut pelatihan di Lemhanas?,” sindir Muslim.

Anggota MPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah sempat mempertanyakan keikutsertaan Jokowi pada pelatihan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

“Pertanyaan kritis ini penting saya sampaikan pada forum penting ini sebab dalam banyak hal kesannya berbagai keputusan Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan kepentingan nasional. Dan publik tentunya ingin tahu juga, apa Presiden Joko Widodo telah mengikuti pendidikan di Lemhannas sebagai institusi pembekalan para pemimpin,” tanya Dimyati pada diskusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta (28/09/2015).(kk/itoday)