Proyek Infrastruktur Untuk Biaya Politik 2019 ?

Jabungonline.com – Proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai dengan utang, selama ini dikerjakan oleh BUMN dengan para pemasok, yakni kontraktor swasta yang merupakan bagian dari oligarki penguasa sendiri. Pendapat ini disampaikan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng, Kamis (23/03).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa oligarki penguasa Indonesia memiliki dua sumber keuangan penting, yakni belanja proyek yang dibiayai oleh APBN dan belanja proyek yang dibiayai oleh BUMN,” beber Salamuddin.

Menurut Salamadddin, proyek besar, anggaran besar, untung besar, kesemua itu sangat berarti bagi penyediaan biaya politik dalam proses menuju Pemilu 2019 mendatang.

“Resiko paling buruk bagi bangsa Indonesia adalah, BUMN disita investor swasta asing karena tidak bisa bayar utang,” jelas Salamuddin.

Salamuddin menyorot pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas (migas). Di mana, pembangunan infrastruktur migas sudah pasti akan dibangun dengan dana utang. Mengapa? karena keuangan internal Pertamina tidak mungkin mencukupi.

“Memang selama ini Pertamina dibebankan untuk melalukan subsidi BBM premium karena pemerintah telah menghapus subsidi BBM tersebut di dalam APBN,” papar Salamuddin.

Tak hanya itu, Salamuddin juga menyoroti holding BUMN minyak dan gas yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina. Kedua perusahaan memiliki fungsi paling vital di dalam bidang ekonomi dan politik, dikarenakan tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan hajat hidup paling mendasar rakyat Indonesia yakni minyak dan gas.

“Jika terjadi masalah dalam dua BUMN sektor migas tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak politik. Apalagi dalam tahun politik,” pungkas Salamuddin Daeng. (it)