Muhammadiyah: Harapan Umat kepada PKS Sangat Tinggi

Jabungonline.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan harapan Umat Islam kepada PKS sangatlah tinggi. Sebab, PKS membangun kultur berorganisasi lebih karena faktor moral dan institusi kelembagaan (moral and institutional capital), bukan dengan finansial kelembagaan (financial institution). 

“Harapan umat Islam kepada PKS sangat tinggi, karena partai ini nampaknya perjuangannya didukung, tidak oleh financial capital tapi moral dan institutional capital, dan itu yang dimiliki PKS dengan ideologinya yang luar biasa,” jelas Abdul Mu’ti dalam Diskusi Leadership Talk Rakornas PKS 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/3). 

Di sisi lain, Muhammadiyah, tambah Abdul Mu’ti, tidak bisa sendiri dalam rangka meneguhkan identitas di tengah masyarakat yang majemuk. PKS, tambahnya, memiliki peluang untuk melengkapi peran tersebut dan bersinergi agar umat Islam lebih berani untuk masuk ke wilayah politik. 

Oleh karena itu, Abdul Mu'ti menilai banyak kerjasama yang bisa dilakukan antara PKS dengan Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan kematangan dalam berdemokrasi dan soal-soal kenegaraan lainnya. Termasuk juga yang berkaitan dengan persoalan Pilkada DKI putaran kedua.  

“Banyak sinergi yang bisa dibangun, karena Muhammadiyah bukan partai politik maka hanya menitip lewat partai politik. Termasuk juga pada persoalan pilgub. Di Muhammadiyah jelas, pilihlah pemimpin yang jelas keberpihakannya terhadap dakwah dan umat Islam,” jelas doktor dari Flinders University, Australia, ini.  

Diketahui, Diskusi Leadership Talk ini merupakan rangkaian acara Rakornas PKS 2017 mulai dari 6 hingga 8 Maret 2017. Selain Abdul Mu’ti, hadir pula tokoh-tokoh bangsa lain, seperti Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), Rizal Ramli (Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid), Irwan Prayitno (Gubernur Provinsi Sumatera Barat), Mohamad Sohibul Iman (Presiden PKS).

   
Rakornas PKS 2017 adalah salah satu sarana untuk konsolidasi nasional yang juga dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas para pengurus hingga level provinsi. (DP)