Inilah Kelemahan Aksi Mahasiswa 121

 Aksi Bela Rakyat 121 tidak lepas dari beberapa kelemahan (Foto: republika)

Jabungonline.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi yang diberi nama Aksi Bela Rakyat 121. Aksi ini dinilai memiliki beberapa kelemahan.

Aksi Bela Rakyat 121 digelar BEM SI di 19 kota di seluruh Indonesia, Kamis (12/1). Aksi dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat.

Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Fikri Azmi mengatakan bahwa Aksi Bela Rakyat menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang diambil. Dia menambahkan, kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat di awal 2017, mulai dari kenaikan tarif dasar listrik, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Foto: republika
Namun, Aksi Bela Rakyat 121 tidak lepas dari kelemahan-kelemahan berikut ini:

1. Memanfaatkan euforia 411 dan 212
Aksi Bela Rakyat 121 hanya memanfaatkan euforia Aksi Bela Islam 411 dan 212. Penamaannya pun merupakan permainan angka-angka saja. Para mahasiswa semestinya bisa lebih cerdas dalam menyikapi situasi, tidak lantas reaktif dan mengambil tindakan demo.

sebelum demo kita bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat. Dengan cara ini mahasiswa sudah tahu kondisi masyarakat dan apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Galang dulu dukungan juga dari masyarakat, selanjutnya sampaikan dialog ke wakil rakyat.

Sebenarnya, sah-sah saja aksi digelar tetapi sebaiknya dilakukan terlebih dulu kajian-kajian yang mendasar serta dialog-dialog yang mendalam tentang suatu permasalahan. Hal tersebut kemudian didiskusikan lagi dengan cermat hingga sampai pada keputusan, apakah perlu aksi atau tidak. Apalagi, muncul wacana Reformasi Jilid 2, yang memerlukan diskusi dan pembahasan masalah secara lebih mendalam.

2. Isu kurang strategis

BEM seharusnya lebih menunjukan sisi intelektualitas dengan pembahasan serta kajian-kajian yang terukur dalam mengkritisi atau menyuarakan pendapat. Beberapa isu-isu yang disuarakan dalam aksi, seperti kenaikan tarif biaya STNK, BPKB, SIM, disusul kenaikan harga BBM dan ditambah tingginya harga cabai hingga mencapai Rp200 ribu lebih, dianggap menjadi bukti nyata ketidakberhasilan Jokowi memimpin Indonesia.

Indikator ketidakberhasilan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Misalnya, meributkan kenaikan biaya STNK Rp100 ribu yang hanya 5 tahun sekali. Ditambah, kenaikan BBM yang memang non-subsidi. Kenaikan harga cabai, yang bukan merupakan kebutuhan pokok, pun hanya sementara karena momentum (musim).

Aksi mahasiswa 121 di Bandung, Jawa Barat (Foto: okezone)
3. Tidak ada mobilisasi

Aksi Bela Rakyat mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Namun, BEM SI tidak memobilisasi massa untuk aksi kali ini. Dilansir tempo.co, Ketua BEM UI 2017 Muhammad Syaeful Mujab tetap mendukung aksi tersebut sebagai upaya yang sah untuk menyuarakan aspirasi sebagai warga negara.

Pihaknya tidak melarang jika ada fungsionaris BEM UI 2017 maupun mahasiswa UI yang ingin turut serta dalam aksi tersebut sebagai individu. Menurut Mujab, BEM UI memilih untuk menunggu Jokowi merespons permintaan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintah yang kurang bijak.

Jika Aksi Bela Rakyat merupakan "pemanasan" dari Reformasi Jilid II, maka semestinya melakukan mobilisasi. Hal ini berkaca dari keberhasilan mahasiswa dalam peristiwa Reformasi 1998

4. Rawan ditunggangi

Mahasiswa berada dalam posisi sebagai tandem kritis pemerintah, yang seharusnya adil sejak dalam pikiran. Jika isu yang disorot adalah soal harga-harga yang mendadak naik, harusnya dievaluasi. Bukan membikin seruan Reformasi Jilid II yang berpotensi memantik disintegrasi dan rawan ditunggangi kepentingan politis.

Mahasiswa tetaplah kritis, dengan tetap menjadikan independensi sebagai jubah kemerdekaan berpikir. Persoalaan bangsa harus diselesaikan dengan duduk bersama dan tidak saling menyalahkan. Pemerintah pun diharapkan mempunyai kepekaan sosial agar segala persoalan tidak menjadi bola salju dan tidak hanya saling tuding tanpa ada solusi yang jelas.