‘Menyandera’ SBY dengan Menyeret Namanya Dalam Kasus Munir

Selamat pagi sahabat JO, pada kesempatan kali ini JO akan membagikan informasi mengenai : 

‘Menyandera’ SBY dengan Menyeret Namanya Dalam Kasus Munir

Jakarta- situasi politik dalam pilkada DKI Jakarta, semakin menyeret kepada penyanderaan kekuatan yang ada, melalui kasus kasus lama yang dimunculkan kembali

Menyandera kekuatan politik dibalik pasangan cagub cawagub lawan pasangan petahana yang diketahui didukung kekuatan politik penguasa negeri saat ini

Sebelumnya, dalam sidang sengketa informasi terkait dengan belum dibukanya hasil investigasi pembunuhan aktivis Munir, saksi pertama, Hendardi mengatakan TPF sudah memberikan laporan hasil investigasi kepada SBY selaku Presiden periode 2004-2009. Namun sejak laporan tersebut diserahkan, SBY belum pernah secara terbuka mengungkapkan hasil investigasi TPF.

“Saya memberikan kesaksian bahwa laporan TPF itu diberikan kepada Presiden melalui ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi,” ujar Hendardi di Gedung PPI, Jakarta, Selasa (2/8/2016) lalu.

Menurutnya, Presiden seharusnya memberitahukan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh TPF. Dia menuturkan TPF saat itu meminta maaf karena tak bisa mengungkapkan seluruh hasil investigasi. Munir dibunuh saat melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda, pada September 2004, melalui racun arsenik.

Saksi kedua yang dihadirkan dalam persidangan adalah Usman Hamid. Usman Hamid menyatakan TPF sudah melakukan pertemuan lima kali dengan Presiden SBY. Pada pertemuan pertama yakni pada 3 Maret 2005, dihadiri oleh Ketua Komnas Perempuan Kumala Chandra, Retno Marsudi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ketua dan Wakil Ketua TPF.

“Semua laporan kami berikan pada SBY, namun kewenangan untuk mempublikasikan tetap berdasarkan dari SBY,” kata Usman.

Menurut dia, setiap nama yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Munir sudah masuk dalam dokumen yang diserahkan kepada SBY itu. Namun, publikasi terhadap masyarakat tetap berada di SBY yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Lalu benarkah SBY masih menyimpan dokumen hasil TPF tersebut? Dan mengapa SBY enggan membuka kepada publik? seperti dilansir dari laman media Merdeka.com

Demikian sahabat JO informasi yang berhasil kami kutip dari berbagai media online, mudah-mudahan bermanfaat.