Ada Apa di Balik Mundurnya PM Turki Ahmet Davutoglu? (Momentum Kebangkitan 100 Tahun Turki

Ilustrasi – Ahmet Davutoglu dan Recep Tayyip Erdogan. (cotidianul.ro)

Kantor berita Reuters memberitakan bahwa pada hari Kamis 5 Mei 2016, Perdana Menteri Ahmed Davutoglu menyatakan mundur dari posisi kepala pemerintahan Turki atau PM Turki. Davutoglu menambahkan bahwa ia juga akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum AKP dan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam kongres AKP yang akan digelar pada tanggal 22 Mei. Beliau tetap menunjukkan rasa hormatnya pada Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan membungkukkan badannya dan mendoakan agar Erdogan membentuk pemerintahan yang kuat.

Koresponden Azam di Istanbul menyebutkan mencuatnya persoalan di tubuh AKP tersebut ke permukaan publik adalah dipicu dari sebuah isu tak sedap yang dimunculkan di sebuah blog: pelikandosyasi.wordpress.com, yang berisi hasutan-hasutan dan propaganda-propaganda untuk menyerang Ahmed Davutoglu. Blog anonim ini menyerang Davutoglu dengan mengatakan ia seorang pengkhianat dan tidak loyalis kepada AKP dan Erdogan karena tidak berusaha meng’gol’kan dukungan parlemen terkait amandemen konstitusi untuk mengubah sistem parlementer menjadi sistem presidensil.

Oleh karena itu mundurnya Davutoglu ditengarai oleh banyak pihak menyusul kericuhan di parlemen Turki yang bahkan berujung pada bentrokan fisik antar anggota Parlemen. Kericuhan di parlemen tersebut disebabkan adanya dead lock terkait usulan AKP untuk melakukan amandemen konstitusi berupa perubahan sistem politik Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil.

Negara-negara Barat menyayangkan gejolak politik di Turki saat ini mengingat Uni Eropa membutuhkan peran Turki dalam hal krisis imigrasi terbesar ke Eropa saat ini. Selain itu AS juga membutuhkan dukungan Turki dalam upaya memerangi ISIS. Pihak oposisi yakni Kemal Kilicdaroglu, Ketua Umum CHP menyatakan bahwa peristiwa ini menunjukkan telah terjadinya kudeta oleh Presiden terhadap parlemen. Menurut Kilicdaroglu, sebagaimana dikutip oleh Agence France-Presse, mundurnya Davutoglu bukan sekedar persoalan internal AKP, melainkan sebuah intervensi dan upaya melemahkan demokrasi.

Tampaknya momen krusial saat ini menyebabkan tidak terjadinya titik temu antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan kader yang diorbitkannya yakni PM Ahmed Davutoglu sehingga harus mengakhiri kemitraan sebagai pemimpin negara Turki. Davutoglu mulai melihat jelas perbedaan Erdogan dulu dan sekarang. Erdogan yang semula Pos-Islamis terlihat semakin militan dan kembali Islamis seperti fase Partai Refah.

Namun di balik semua hiruk pikuk konstelasi politik di Turki saat ini dengan berbagai analisis yang muncul, sebenarnya ada masalah yang jauh lebih krusial yang menyebabkan Erdogan dan Davutoglu secara alamiah harus berpisah jalan. Sebab tujuh tahun lagi dari sekarang sudah tahun 2023.

Sebagaimana selalu didengung-dengungkan dalam setiap kampanye AKP di setiap Pemilu Turki dalam jargon ‘TURKIYE HAZIR HEDEF 2023’. Dan tujuh tahun adalah fase krusial yang juga sangat pendek tenggang waktunya apalagi seraya terus berpacu dengan Zionis Yahudi. Sebagaimana 1923, Freemason Yahudi pula melalui Kemal Pasha, seorang Yahudi Dunamah, meruntuhkan Khilafah Turki Utsmani. Maka tidak diragukan lagi mereka juga akan mencoba dengan segala cara untuk menggagalkan Kebangkitan Kembali Khilafah Turki Utsmani dalam paradigma modern.

Sementara menurut Erdogan tahun-tahun menjelang 2023 adalah ‘crucial time’ menuju berakhirnya masa 100 tahun perjanjian Lausanne (1923). Perjanjian Lausanne tahun (1923) adalah perjanjian final mencakup Perang Dunia I. Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh perwakilan Turki di satu sisi  (yang menerima suksesi dari kekaisaran Ottoman) dengan disisi lain, negara-negara sekutu pemenang PD I antara lain: Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Yunani, Rumania, Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia (Yugoslavia).

Perjanjian tersebut ditandatangani di Lausanne Swiss pada 24 Juli 1923 setelah sebelumnya berlangsung konferensi selama 7 bulan. Perjanjian tersebut menetapkan batas-batas negara modern Turki, Turki tidak lagi boleh mengklaim provinsi-provinsi Arab sebagai bagian dari wilayahnya. Kemudian mengakui kepemilikan Inggris atas Cyprus dan kepemilikan Italia atas Dodecanese.

Pihak sekutu juga menuntut agar pemerintah Turki melindungi kaum Kurdistan Turki dan batas teritorial bagi warga Turki di Armenia. Dalam perjanjian Lausanne tersebut juga diabaikan klaim wilayah yang berada di bawah pengaruh Turki dan menetapkan pengawasan atas perekonomian Turki dan angkatan bersenjatanya. Selat Bosporus di Turki yang terletak di antara laut Aegea dan laut Hitam dinyatakan terbuka bebas bagi semua pelayaran. Jadi tidak ada otoritas penuh Turki atas selat Bosporus.

Berakhirnya perjanjian Lausanne pada tahun 2023 jelas akan sangat berdampak bagi kebangkitan kembali 100 tahun Turki sejak keruntuhan di tahun 1923. Sebab Turki kemudian menjadi berdaulat penuh atas wilayah-wilayahnya, memiliki otoritas penuh atas selat Bosporus, memiliki otoritas pengelolaan sumber daya alam serta perekonomiannya dan juga militernya. Berakhirnya perjanjian Lausanne (1923-2023) adalah momentum kebangkitan kembali 100 tahun Turki yang didengung-dengungkan selama ini dengan kalimat: ‘TURKIYE HAZIR HEDEF 2023’. Selain itu berakhirnya perjanjian 100 tahun Lausanne jelas berdampak secara langsung pada cita cita menegakkan kembali “Khilafah Islamiyah in new paradigm” atau bahkan yang disebut Erdogan sebagai “The Crusade War in new paradigm”. Mengingat jangka waktu yang semakin dekat dengan tahun kebangkitan 2023 itulah, persoalan perbedaan paradigma dan derap langkah antara Erdogan dan Davutoglu menjadi sebuah masalah serius.

Erdogan juga meyakini bahwa sistem presidensil adalah lebih kompatibel dengan Khilafah Turki versi modern. Selain itu Erdogan menganggap rakyat Turki harus memperlihatkan mental khilafah dan tidak gentar menghadapi konspirasi Barat dan Zionis yang ingin menghadang kebangkitan kembali 100 tahun Turki. Presiden Erdogan menganggap ada intervensi asing yang kembali memicu pergolakan separatis suku Kurdi sehingga harus dihadapi dengan tegas. Berulang kali meledaknya bom-bom bunuh diri yang ditengarai dilakukan baik oleh ISIS maupun suku Kurdi separatis harus dihadapi dengan tegas melalu operasi militer karena dianggap dapat menghambat realisasi kebangkitan kembali 100 tahun Turki di 2023.

Sebaliknya Erdogan juga tidak lagi segan-segan untuk menunjukkan pembelaannya pada Palestina dan Suriah dengan menampung 3 juta pengungsi Suriah, mengatasi krisis migrasi Eropa dengan imbalan rakyat Turki memperoleh bebas visa ke seluruh negara Uni Eropa. Presiden Turki juga dengan terang-terangan membangun poros Turki-Saudi dan Qatar dalam membela kepentingan Muslim Sunni yang mengalami pergolakan pasca gerakan kontra Arab Spring dari Barat dan juga Iran.

Oleh karena itu terlalu dangkal bila melihat pecah kongsinya atau kemitraan Erdogan dan Davutoglu hanya karena dipicu sebuah tulisan provokatif di blog berupa upaya adu domba antara kedua tokoh terpenting di Turki saat ini. Terlalu sederhana pula bila mengira persoalan ini hanya semata-mata karena masalah pertarungan di parlemen untuk mengubah sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer ke sistem presidensil. Yakni bahwa Erdogan menekankan urgensi amandemen konstitusi untuk mengubah sistem parlementer menjadi sistem presidensil, sementara Davutoglu menyatakan hal tersebut tidak prioritas karena dapat menyebabkan gejolak politik.

Demikian pula persoalan penyikapan terhadap pemberontakan separatis Kurdi, yakni bahwa Davutoglu menekankan negosiasi dan cara persuasif, sementara Erdogan menekankan sudah saatnya melakukan operasi militer terhadap pemberontak Kurdi. Begitu pula perbedaan pandangan dan cara penyikapan terhadap persoalan ISIS dan Krisis Imigrasi terkait 3 juta pengungsi Suriah yang berada di Turki.

Davutoglu senantiasa mempertimbangkan diplomasi dan pencitraan Turki sebagai negara sekuler atau paling tidak Islam moderat sementara kecenderungan Erdogan justru semakin menampakkan karakter islamisnya dan menunjukkan pembelaannya pada dunia Islam tanpa mempertimbangkan pandangan Barat.

Oleh karena itu yang perlu dilihat adalah bahwa core problemnya atau masalah sesungguhnya terletak pada perbedaan paradigma dan tidak adanya shared visionantara Erdogan dan Davutoglu dalam melihat momentum kebangkitan 100 tahun Turki. Ternyata kebersamaan sebagai mitra antara Erdogan dan Davutoglu dalam arena politik yang bahkan Davutoglu memulai karier politiknya dengan menjadi kepala penasihat Erdogan tidak cukup untuk menyamakan masalah mental model dan paradigma yang sudah mendarah daging.

Upaya Erdogan untuk mengader dan mempromosikan Ahmed Davutoglu bahkan dipersiapkan menjadi penerusnya ternyata terbentur oleh perbedaan banyak hal yang mendasar. Davutoglu bukanlah kader inti gerakan dakwah yang melahirkan AKP. Beliau seorang Doktor politik lulusan universitas paling bergengsi di Turki yakni Bosporus University, akademisi, politisi dan birokrat yang dengan sendirinya memiliki mental akademisi dan birokrat yang sedapat mungkin menghindari konflik. Sementara Erdogan adalah seorang lulusan madrasah, seorang sarjana kampus Islam ‘Marmara University’, menjadi kader inti gerakan dakwah harakah Islamiyah Milli Gorus yang didirikan oleh murabbinya Necmettin Erbakan. Sebuah gerakan yang terilhami oleh gerakan Islam ‘main stream’ Ikhwanul Muslimin.

Erdogan memiliki agenda yang jelas sejak awal yakni memunculkan kembali Khilafah Islamiyah di tempat di mana reruntuhan Khilafah itu berada. Erdogan adalah kader Islamis militan di masa partai Refah yang dipenjara karena membaca puisi religius. Ia juga berpidato lantang bahwa seorang Muslim tidak mungkin menjadi sekularis. Erdogan menganggap jalan demokratisasi di Turki selama ini adalah sebuah strategi dan tetap kuat cita cita mendirikan kembali khilafah Islamiyah di Turki. Jelas Erdogan memiliki mental petarung, pejuang yang tidak mudah menyerah dan tidak bisa ditakut-takuti.

Perbedaan starting point dan paradigm tersebut ternyata menyebabkan mereka berada di persimpangan jalan dalam penyikapan prospek kebangkitan 100 tahun Turki atau kelahiran kembali khilafah Turki. Erdogan maupun Davutoglu memiliki paradigma masing-masing tentang kejayaan Turki. Dengan kata lain Erdogan dan Davutoglu tidak memiliki shared vision tentang Kebangkitan 100 tahun Turki.

Sifat dakwah yang ofensif dan progresif (Q.S 48: 28, 9:33, 61:9) yang dimiliki Erdogan sebagai seorang kader harakah tidak dimiliki oleh Davutoglu, seorang birokrat konservatif yang cenderung “safety player”. Beda gaya kepemimpinan; Erdogan memiliki gaya kepemimpinan yang kuat tegas (dominant daninfluence). Erdogan menganggap situasi yang berat saat ini harus dihadap dengan kepemimpinan yang kuat dan tegas.

Oleh karena itu tampaknya di Kongres 22 Mei mendatang besar kemungkinannya Prof Nu’man Kurtulmus, Wakil PM Turki yang akan menggantikan Davutoglu. Kurtulmus, sama halnya dengan Erdogan adalah para mutarabbi almarhum Necmettin Erbakan. Keduanya adalah kader inti gerakan dakwah di Turki. Kebersamaan mereka berdua sudah sejak sebagai anggota gerakan Islam Milli Gorus, kader Milli Slamet Parti, Refah Parti dan Fazilet Parti. Kurtulmus dan Erdogan ‘berpisah’ karena menempuh strategi yang berbeda, namun pada hakikatnya tetap memiliki cita-cita dan hamasah yang sama. Erdogan bersama Abdullah Gull dan Huseyin Kansu mendirikan AKP, sementara Kurtulmus tetap di bawah bimbingan Erbakan mendirikan Saadet Parti yang kini nasib elektabilitasnya tinggal 0,8 % di Pemilu 2015. Kurtulmus kemudian di 2011 berpisah dengan Erbakan dan mendirikan HAS Parti yang hanya memperoleh 0,8% di Pemilu 2011 dan Saadet Parti 1,2%. Kurtulmus kemudian bergabung dengan AKP dan menjadi wakil PM pada 2014. Dan tampaknya Kurtulmus diprediksi akan menjadi PM Turki di 2016 ini menggantikan Davutoglu.

Maka persoalan ‘gap’ paradigm dan mental model akibat tidak adanya ‘shared vision’ atau visi bersama segara teratasi, karena baik Erdogan maupun Kurtulmus lahir dari rahim harakah yang sama.

Semoga Turki kembali mampu melewati turbulensi ini dan tetap fokus pada pencapaian kelahiran kembali khilafah Islamiyah dalam paradigma baru. Semoga Allah melindungi dan membimbing Turki untuk kembali meraih kejayaan Islam bagi umat Islam sedunia.
Sumber: dakwatuna.com