Sudah di-Buzzer Media, Prestasi Ahok Jeblok.. Kalah Jauh dari Jabar

Lucu ya.
Saban hari kompas, detik, tempo jejelin berita ahok, dari yang penting hingga ga penting. Smua bacot ahok dari yang relevan hingga ga relevan dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi gubernur) diberitain. Ditambah pula dengan bumbu judul dan opini ala buzzer. Ditambah bumbu-bumbu ala sinetron ada tokoh protagonis dan antagonis, secara kita senang sama yang begini-begini ini. Mana fakta mana opini udah abu-abu.

Ada mantan wartawan senior yang ngitungin sehari tu bisa 20 kali kompas posting berita ahok. Ada juga senior yang nyebut seperti inilah internet troll. Entah opini apa yang digiring dari pemberitaan yang masif itu, pembaca baik warga DKI atau bukan seolah ditunjukkan bahwa pemerintahan DKI yang dijalankan ahok itu transparan dan akuntabel.

Nyatanya? Penilaian Komisi Informasi Publik menyatakan peringkat keterbukaan informasi untuk kategori pemda, DKI sama sekali ga masuk 10 besar. Peringkat pertama hingga kesepuluh yakni, Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206).

Silahkan cek juga situs kemenPANhttp://www.menpan.go.id/berita-terkini/120-info-terkini/4173-rapor-perkembangan-nilai-akuntabilitas-kinerja-k-l-provinsi Terkait rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemprov DKI menempati urut ke 18 saja (nilai CC). Kalah dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Nomor satu pemprov DIY.

Lantas klaim transparan dan akuntabel itu ukurannya dari mana kalo nyatanya seperti itu? Trus selama ini pemberitaan media-media tersebut maksudnya apa? Adakah anglepemberitaan ala buzzer, judul-judul berlebihan dilakukan media-media tersebut pada provinsi lain? Modus yang sama dilakukan ketika joko dulu gubernur dki dan digosok-gosok nyapres, segala angle berita ada.

Tiga tahun sejak joko menjabat gubernur dilanjutkan ahok, penyerapan APBD rendah 40%an sama dengan provinsi-provinsi muda (provinsi pemekaran). Lah ya kita diberi excuse sama ahok didukung pula supporternya, yg penting joko-ahok ga korupsi. La ya kasus korupsi busway cina hasil tender jaman siapa? Usb eh ups, scanner?? Terakhir pembelian lahan RS Sumber waras. Meski kasus-kasus tersebut ada yang terbukti dilakukan anak buah atau kepala dinas dibawahnya. Jadi dimanakah excuse gapapa ga dibelanjain yang penting ga dikorupsi? BPK pun dibully opini masyarakat karena membuka dugaan penyimpangan pembelian RS sumber waras. Padahal kasus pengadaan RS daerah yang merugikan negara dan dikorup gubernurnya juga terjadi di provinsi bengkulu, dan ada kontribusi hasil audit BPK.

Lucunya argumen "gapapa ga dibelanjain yang penting ga dikorupsi" terbantahkan sendiri. Wong beberapa waktu lalu pak joko sendiri menekan kepala daerah agar menggenjot penyerapan anggaran daerah untuk mendorong perekonomian. Lah di perusahaan swasta juga, kalo anda dikasibudget terus anda ga bisa manfaatin sesuai target ya taon depan budgetnya dipotong.

Pemberitaan ga henti-hentinya dari media mainstream-mainstream itu yang akhirnya turut menghasilkan excuse-excuse konyol seperti itu dan dibenarkan pula. Alamaaakkkk.

Cukuplah sekali dulu aja dikibulin modus-modus pemberitaan media mainstream seperti itu.

(Rudyno Nasrial)