Soal Reshuffle, Ini Pernyataan Sikap KAMMI untuk Jokowi

Ilustrasi Reshuffle (kabar24)

Islamedia – Isu resuffle menteri kembali menyeruak akibat dari kinerja menteri yang tidak memuaskan dan politik bagi-bagi kursi yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Kegaduhan kembali memenuhi ruang-ruang informasi masyarakat namun sekali lagi kegaduhan itu tidak memberikan dampak kepada rakyat. Gaduhnya resuffle sama dengan ramainya pencitraan menteri di awal masa jabatan. Berbagai raport merah para menteri jika tidak bisa diperbaiki memang harus diganti.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melalui ketua bidang kebijakan publiknya, Azza el Munadiyan memandang bahwa kegaduhan pemerintahan akibat isu resuffle lebih banyak dorongan politik ketimbang evaluasi kinerja menteri.

” Resuffle menteri merupakan sebuah keharusan ketika kinerja menteri tersebut tidak memuaskan, bukan berdasarkan politik bagi-bagi kursi yang seperti yang selama ini dimainkan ” ujar Azza.

” publik membaca jokowi hanya menjadi petugas dari partai pengusungnya. Kebijakan jokowi dalam pemilihan menteri kabinet untuk tidak melakukan bagi-bagi kursi hanya janji – janji manis ketika kampanye dulu,” Azza melanjutkan penjelasanya.

Kondisi politik nasional yang tak pernah sepi dari kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh politik partai pendukung menunjukan bahwa pemerintah dan partai politik tidak peduli kondisi rakyat. Ekonomi Indonesia masih dilanda krisis, ratusan ribu orang masih menganggur, ribuan UMKM gulung tikar akibat serbuan produk asing. Berbagai permasalahn tersebut tertutup oleh isu resuffle dan bagi-bagi kursi menteri.

KAMMI sebagai salah satu gerakan mahasiswa yang masih konsisten dalam mengawal kinerja pemerintah Jokowi melalui ketua bidang kebijakan publiknya, Azza el Munadiyan menyatakan sikap:

Pertama Jokowi harus bersikap tegas dengan meresuffle menteri-menteri yang memiliki kinerja buruk.

Kedua, proses resuffle bertujuan untuk perbaikan pelayanan kepada rakyat bukan pelayanan kepada partai pendukung.

Ketiga, Jokowi merupakan Presiden Indonesia bukan presiden parpol, maka bekerja dan bertindaklah sebagai presiden Indonesia bukan presiden boneka.[islamedia/rls/YL]