Publik Menanti Nyali KPK Bawa BRIMOB Geledah Kantor AHOK


Dengan gagah dan arogannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Brimob bersenjata laras panjang menggeledah Gedung DPR RI bak menyerbu sarang teroris.

Publik pun bertanya apakah KPK dengan membawa Brimob bersenjata berani menggeledah kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara senilai Rp 191 Miliar?

Padahal Ahok sudah dilaporkan ke KPK sejak Agustus tahun lalu. Sudah hampir setengah tahun!

[CNN Indonesia]: Ahok Dilaporkan ke KPK Soal RS Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Ahok dituding menyebabkan kerugian negara ratusan miliar.

"Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Ada kemungkinan mark up dan korupsi dalam kasus tanah RS Sumber Waras," kata Amir Hamzah saat melaporkan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/8/2015), seperti dilansirCNN Indonesia.

"Kami ingin KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta dan Direksi RS Sumber Waras," lanjutnya.

Link: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150820122426-12-73324/ahok-dilaporkan-ke-kpk-soal-rs-sumber-waras/

BPK sendiri sudah menyampaikan laporan Hasil Audit Investigasi RS Sumber Waras kepada KPK pada 7 Desember 2015.

[Tempo]: BPK Berikan Audit RS Sumber Waras ke KPK, Ada 6 Penyimpangan

Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Dalam hasil audit, BPK mengatakan ada enam penyimpangan dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare di Grogol, Jakarta Barat.

"Secara prinsip, ada enam penyimpangan, mulai perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan, pembentukan harga, hingga penyerahan hasil," kata Eddy Mulyadi Supardi, Anggota III BPK RI di kantor KPK, Senin, 7 Desember 2015.

BPK menilai pembelian lahan yang bersertifikat hak guna bangunan itu telah merugikan daerah sebesar Rp 191 miliar. BPK juga menilai lahan yang dibeli pemerintah lebih mahal dibandingkan harga tanah di sekitarnya sehingga ada potensi kerugian sebesar Rp 484 miliar. 

Link: http://metro.tempo.co/read/news/2015/12/07/231725579/bpk-berikan-audit-rs-sumber-waras-ke-kpk-ada-6-penyimpangan

Publik menanti nyali KPK dengan membawa pasukan Brimob bersenjata lengkap menggeledah kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

No comments

Powered by Blogger.