DPRD DKI Minta Menteri Yuddy Evaluasi Kinerja Ahok

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. (Foto: Antara/Dhoni Setiawan)

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta mengevaluasi kinerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kerap bongkar pasang pegawai.

"Saya sarankan Menpan-RB (Yuddy Chrisnandi) memberi rekomendasi terkait gaya Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur PNS DKI Jakarta," kata Waki Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Senin (28/9/2015).

Menurut Sani, Kementerian PAN-RB memiliki kewenangan mengevaluasi kinerja Ahok yang tahun ini sudah merotasi bawahannya sebanyak 5 kali. Menurut Sani, terlalu sering mengganti pejabat membuat PNS DKI demotivasi.

"Kalau reformasi birokrasi menghalangi penyerapan APBD dan mengakibatkan pelambatan ekonomi, apa manfaatnya?" tanyanya.

Demotivasi membuat kinerja lamban dan berujung pada serapan anggaran rendah. Hal ini kurang baik mengingat kondisi perekonomian rakyat dalam skala nasional sedang lemah.

"Kalau PNS DKI punya motivasi tinggi dan tidak terganggu karena pergeseran yang terlalu cepat, maka proses tender anggaran bisa cepat dilakukan dan pembangunan berjalan. Efeknya, daya beli masyarakat tumbuh. Ujungnya ekonomi meningkat," kata Sani.

Politikus PKS itu meminta Menteri Yuddy mengeluarkan peraturan yang mengatur pergantian pejabat. Sebab, berhembus kabar ada pejabat DKI yang stres karena dipecat. "Saya sarankan Menpan melakukan penilaian, karena ini Ibu Kota. Evaluasi dari menteri untuk mengetahui efektif atau tidak perombakan yang dilakukan kepala daerah," ujarnya.

Sumber