Bahas Fatwa Ingkar Janji Kampanye, MUI Dituding Masuk Ranah Politik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti banyaknya pemimpin yang ingkar janji kampanye. Hal ini menjadi sorotan pada forum Ijtima Ulama Komisi MUI yang digelar di Pondok Pesantren Attauhidiyah Tegal, Senin, 8 Juni 2015. Acara tersebut dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dari laman resmi MUI, janji kampanye yang tidak ditepati oleh seorang pemimpin, akan menjadi sorotan para ulama ini.

Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, perlu tidaknya fatwa pengingkaran janji kampanye, tergantung dari penilaian MUI itu sendiri.

"Apakah berkehendak untuk berperan besar atau kah berperan secara terbatas saja. Jika ingin berperan sebatas pada persoalan keagamaan an sich ya MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa dalam persoalan politik yang non-keagamaan," jelas Hajiryanto, kepada VIVA.co.id, Senin 8 Juni 2015.

Sebaliknya, lanjut Hajriyanto, kalau MUI ingin mengambil peran besar maka sah-sah saja fatwa itu dikeluarkan. Tentunya, inkar janji kampanye dalam perspektif Islam.

Walau begitu, persoalan ini bisa membuat MUI dinilai terlalu jauh memasuki ranah politik praktis. Bagi Hajriyanto, yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, kembali lagi pada inisiatif MUI dalam mengambil peran.

Menurut Hajriyanto, peran MUI di Indonesia sebenarnya sebanding dengan peran Jamiah Al-Azhar di Mesir. Majelis bisa saja mengeluarkan fatwa soal inkar janji kampanye. Apakah nanti mendapat perhatian atau diabaikan, menurut Hajriyanto itu soal biasa.

"Demikian juga soal kesan bahwa MUI masuk pusaran politik itu juga biasa di negeri ini. MUI sudah sering dituduh seperti itu. Menurut saya itu biasa saja dan wajar saja," kata pria yang pernah aktif di DPP Golkar ini.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menyatakan tidak semua pihak mendukung keberadaan MUI. Ada juga yang tidak menghendaki MUI berperan penting dalam kehidupan bangsa, termasuk dalam urusan politik.

"Di negeri ini ada kelompok yang sangat mendukung keberadaan dan kinerja MUI, tetapi ada pula kelompok yang tidak menginginkan MUI eksis," kata Hajriyanto.

Dalam situs resmi MUI, disebutkan bahwa Ijtima ulama yang digelar hari ini membahas janji yang tidak ditepati pemimpin tersebut.

“Para calon pemimpin sering mengeluarkan janji-janji selama kampanye, tapi setelah menjadi pemimpin janji itu tidak ditepati. Kita juga tidak mengetahui kejelasan status janji ini dan mekanisme formal untuk menagihnya," tulis di keterangan tertulis MUI.

Sumber: VIVAnews