Wapres JK: TNI Tidak Boleh Lagi Tolak Pengungsi Rohingya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menolak kedatangan para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Untuk itu, Wapres meminta Tentara Nasional Indonesia yang menjaga perbatasan wilayah tidak lagi mengusir mereka.

"Ya karena kebijakan awal (menolak masuk). Sekarang kebijakannya tidak boleh (menolak lagi)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut dia, Pemerintah RI dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Paling lama dalam satu tahun, kedua negara akan mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan para pengungsi yang tedesak ke luar dari negara asalnya karena perlakuan diskriminatif tersebut.

"Rohingya oke kita tampung, tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," ucap Kalla.

Diakui Kalla, kedatangan para pengungsi Rohingya ini bakal menambah beban negara. Namun, sebagai negara besar, Indonesia sedianya tidak menolak kedatangan pihak yang memerlukan pertolongan. "Ya enggak apa-apa, bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah," kata dia.

Sesuai dengan sila kedua Pancasila, menurut Wapres, negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Mengenai kondisi para pengungsi yang rata-rata mengidap penyakit ketika sampai di Indonesia, Kalla memakluminya. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan langsung kepada pengungsi seperti menyediakan makanan dan pengobatan.

Hari ini, Wapres bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kalla meminta agar pemerintah setempat menerima para pengungsi tersebut dengan baik.

Selain itu, hari ini Kalla juga menerima kedatangan perwakilan Komisi Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Thomas Vargas. Dalam pertemuan, Vargas mengingatkan agar Indonesia ikut berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. UNHCR juga siap membantu pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

Pada 15 Mei lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia. Demikian lansir KOMPAS.

Sikap TNI ini mendapat kritikan banyak pihak. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan Pemerintah Indonesia selayaknya menerima para pengungsi Rohingya asal Myanmar. 

Menurut Din, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia baru setengah saja yang dihuni. Jika diberi satu pulau saja untuk didiami pengungsi Rohingya, menurut dia, sudah sudah cukup.

"Ada ketentuannya memang, tapi saya pribadi senang sekali etnis Rohingya Myanmar bisa diterima di Indonesia karena kebetulan mereka tak berwarga negara dan mereka juga Muslim. Indonesia akan berbesar hati karena masih banyak pulau yang belum dihuni," kata Din, di Pekanbaru, Senin (18/5/2015) malam.