Pemerintah RI Didesak Prakarsai Konferensi Internasional Untuk Selesaikan Rohingya

Indonesia dapat mensponsori konferensi internasional untuk membahas jalan keluar atas masalah etnis Rohingya yang berasal dari Myanmar. Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Sabtu (23/5).

Yusril menyebut tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya bukan saja harus difokuskan pada penanganan pengungsi tapi juga langkah politis dan diplomatis bersama untuk memberikan tekanan kepada Myanmar agar menyelesaikan problem domestik mereka.

"Masyarakat maupun Pemerintah Myanmar memang cenderung diskriminatif terhadap etnis minoritas baik Rohingya yang muslim maupun Karen yang Katolik," demikian Yusril.

Ia mengingatkan bahwa sikap diskriminatif seperti itu tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan pengakuan keragaman di dunia modern.

"Namun sejak 3 dekade terakhir, Pemerintah militer Myanmar melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan etnik di negara itu," ujarnya.

Menurutnya, langkah diplomatik, politis dan ekonomis perlu segera diambil baik oleh ASEAN maupun dunia internasional untuk menekan Myanmar.

"Indonesia dapat mensponsori konferensi internasional masalah Rohingya untuk mencari solusi atasi masalah ini. Konferensi tersebut juga akan menjadi tekanan politis yang kuat terhadap pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah domestik etnik Rohingya,” jelasnya.

Untuk itu menurutnya, Indonesia paling tidak, dalam waktu dekat dapat mengambil inisiatif mengundang pertemuan khusus ASEAN membahas masalah pengungsi Rohingya. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah untuk memperluas peserta pembahasan sehingga menjadi konferensi internadional bahas masalah Rohingya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Myanmar berjanji akan melindungi anggota minoritas Muslim Rohingya di negaranya yang beberapa waktu lalu mempertaruhkan nyawa dan melarikan diri guna menghindari penindasan.

Seperti dilansir VOA, Kamis (21/5), Presiden Myanmar Thein Sein berkomitmen untuk memverifikasi kewarganegaraan mereka yang membutuhkan bantuan, serta melindungi dan membantu warga Myanmar. Dia menambahkan, pemerintah Myanmar akan memberikan bantuan dan mengatur pemulangan para pengungsi Rohingya.

Pernyataan itu keluar menyusul pertemuan antara presiden Myanmar dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Ibukota Nyapyitaw. Diplomat senior AS telah meminta para pejabat Myanmar untuk memperbaiki kondisi di negara bagian Rakhine, tempat tinggal etnis Rohingya, sehingga masyarakat di sana tidak merasa terancam.

Selain itu, para pejabat kementerian luar negeri Myanmar juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk membahas krisis Muslim Rohingya. Pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian rencana pertemuan regional yang lebih luas dan akan digelar pekan depan.

Sumber: bergelora.com

No comments

Powered by Blogger.