MUI Akan Keluarkan Fatwa Bagi Pemimpin yang Ingkari Janji Politik

MUI pusat mengadakan ijtima’ atau pertemuan yang melibatkan unsur ulama dan pemerintahan. Ijtima’ ulama ini akan dilaksanakan pada 7-10 Juni 2015 di Pondok Pesantren At Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah. Ijtima’ ulama yang diselenggarakan ini bertemakan ‘Ulama Menjawab Problematika Umat dan Kebangsaan’.

Ada tiga isu yang akan dibahas diantaranya: masail asasiyah wathaniyah (masalah strategis kebangsaan), masail fiqhiyah mu’ashiroh (masalah fiqih kontemporer), dan yang ketiga masail qanuniyah (masalah hukum dan perundang-undangan),” jelas Zainut Tauhid Saadi, M.Si. kepada awak media di di Media Centre MUI Selasa (12/5/2015).

Beliau menjelaskan akan ada fatwa dari MUI tentang janji politik yang disampaikan pemimpin kepada rakyat. Isu ini akan masuk ke pembahasan masail asasiyah wathaniyah atau masalah strategis kebangsaan.

“Pemimpin jangan hanya dibatasi Presiden, pemimpin itu setiap yang mendapatkan amanah. Baik itu Presiden atau Gubernur dan Anggota DPR. Barangsiapa yang membuat kontrak politik dengan rakyat maka harus dipenuhi,” jelas Dosen STAISA (Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi Jakarta) ini.

“Persoalannya apakah, bila ada pemimpin yang tidak menepat janji, apakah kemudian pemimpin seperti itu wajib ditaati atau tidak? gitu kan? logika berfikirnya seperti itu,” tambahnya.

Menurutnya, MUI akan memberikan suatu peringatan kepada setiap pemimpin. Harapannya agar mereka termotivasi untuk menepati apa yang mereka ucapkan. MUI melihat pembahasan isu ini sangat penting, karena sangat banyak calon pemimpin yang berjanji dalam kampanye namun lupa ketika sudah naik dan terpilih.

Sumber: gemaislam.com