"UN & Indeks Integritas Sekolah" Menteri Anies Baswedan

*dari fb Tarli Nugroho

[UJUNG DAN PANGKAL]
Sejak dulu saya berpandangan bahwa kecurangan dalam Ujian Nasional (UN) itu, meminjam istilah Arthur Koestler, adalah ibarat "HUKUMAN yang menemukan KEJAHATANNYA". Sederhananya, karena orang merasa dihukum, akhirnya terpaksa mereka berbuat jahat. Jadi, kecurangan oleh siswa, guru, serta sekolah dalam UN sebenarnya bersifat bawaan, karena kebijakan itu sendiri bermasalah. Sayangnya, sesudah pemerintahan baru, kebijakan itu tak mengalami evaluasi konseptual yang berarti.

Menteri Anies mengatakan bahwa UN kini bukan lagi tolok ukur kelulusan, sekadar untuk pemetaan pendidikan. Lha, cuma untuk pemetaan saja kok masih pakai metode "sensus", Mas Anies, yang biayanya sangat mahal, dan tiap tahun lagi?! Kenapa nggak pakai metode "sampling" saja?! Sisa anggaran UN kan bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, baik fisik maupun sumber daya manusianya.

Lalu, di tengah semua persoalan klasik itu, kini diwacanakan pula soal Indeks Integritas Sekolah. Percayalah, agenda itu tidak akan memperbaiki apapun, Mas Anies, selain akan membuat "moral hazard" dalam dunia pendidikan malah jadi semakin merajalela. Jangan lupa, kebijakan yang lahir dari rumusan masalah yang keliru akan melahirkan turunan kekeliruan yang berduyun-duyun.

Poin yang harus kita perhatikan dari gagasan Indeks Integritas Sekolah-nya Anies adalah dia sedang berusaha membuat pemeringkatan moralitas sekolah dan guru. Kalau ranking di kelas saja sudah kita hapus dengan penilaian kualitatif, maka bukankah sebuah kebodohan jika kementerian pendidikan malah menggulirkan ide tentang indeks kuantitatif yang justru berpotensi merendahkan martabat profesi guru tersebut?!

Oya, jikapun tetap ngotot, supaya fair, sembari disusun Indeks Integritas Sekolah, dengan menumpang biaya UN yang mahal itu sebaiknya juga disebar kuesioner Indeks Kinerja Menteri Pendidikan, dengan responden seluruh guru pengawas dan siswa yang jadi peserta UN.