Serapan APBD DKI 2014 Rendah, Ahok Salahkan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014 di hadapan anggota DPRD DKI dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini, Senin (6/4/2015). 

Atas laporan pertanggungjawaban APBD 2014, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014 yang hanya 59 persen.
Namun Ahok menegaskan, ucapan politisi Gerindra tersebut keliru jika menilai dirinya tidak bekerja. Sebab dia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014.

"Penyerapan 59 persen. Kalau enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok. Ah yang bener saja dia," ungkap Ahok seperti dilansir merdeka.com.

Menurutnya, kebijakan yang diambil selama dirinya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) adalah atas perintah Jokowi. Bahkan pencoretan pokok-pokok pikiran yang dilakukannya juga berdasarkan perintah dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Terus kenapa kami coret (Pokir), karena Pak Jokowi perintah, kami ngomong jujur saja nih. Kami copot semua SKPD yang terindikasi terima Pokir DPRD. Makanya kami potong, makanya dalam sejarah DKI yang paling banyak terjadi penyerapan anggaran paling rendah itu 2014," ujar Ahok ngeles.

DPRD sebelumnya sempat menyoroti rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. 

Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.