Poltracking: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi Sangat Rendah di Bawah 50%

Tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih tergolong rendah. Bahkan di bawah 50 persen.

Angka tersebut berdasar hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK, yang dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015.

Sebanyak 1.200 responden disurvei dengan menggunakan medote multistage random samplin. Margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, tingginya ketidakpuasan publik itu terkait dengan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita yang belum maksimal.

"Sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang mengatakan puas," katanya di Jakarta, Minggu (19/4).

Jumlah 48,5 persen yang tidak puas merupakan gabungan sangat tidak puas sebanyak 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen. Sedangkan 44 persen yang puas adalah gabungan variabel sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen.

Ketidakpuasan yang lain terkait dengan intensitas temu langsung presiden dan wapres dengan publik atau yang lebih banyak tampil ke publik, seperti blusukan. Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan sekitar 47 persen (sangat puas 3,9 persen dan cukup puas 43,1 persen).

Sedangkan JK hanya sebesar 44,8 persen (sangat puas 2,8 persen dan cukup puas 42 persen). "Artinya, selama ini yang lebih banyak tampil di publik adalah Jokowi," tuturnya.

Hanta menambahkan, kekecewaan publik juga datang dari kinerja pemerintahan di bidang ekonomi dengan persentase ketidakpuasan sebesar 66,6 persen. "Hal itu disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM," tandas Hanta.

Di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55,6 persen. Lalu, di bidang keamanan sebesar 50,7 persen, bidang pendidikan 51,4 persen, dan ketidakpuasan di bidang kesehatan tercatat 52,7 persen.

Bergulirnya isu perombakan kabinet (reshuffle) juga menjadi salah satu materi survei. Hanta memaparkan, publik yang menyatakan setuju dengan perombakan kabinet mencapai 41,8 persen. Sedangkan yang tidak menghendaki reshuffle sebanyak 28 persen, serta 30,2 persen responden tidak menjawab.

Dengan besaran tingkat ketidakpuasan publik yang berada di atas 50 persen, menurut Hanta, membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK memiliki kinerja yang terbilang cukup buruk. Dia berharap, hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pemerintahan. (Rehdian K/fal/jppn)