Diciptakan Dadakan, Jokowi seperti Petruk

Enam bulan menjabat sebagai kepala negara, nyatanya publik tidak puas dengan pemerintahan yang dipegang oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil survei Poltracking.

Menanggapi hal tersebut, mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Permadi mengatakan, Jokowi hanyalah pemimpin yang diciptakan dadakan saja, yang tidak akan bertahan lama ada di puncak.

Menurutnya, Jokowi diibaratkan seperti tokoh pewayangan Petruk, yang dengan berbagai cara ingin menjadi pemimpin. Namun akibatnya, pemerintahan yang dipimpin tersebut carut marut, dan akhirnya digantikan oleh seorang kesatria yang dapat menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan.

"Jokowi diibaratkan dalam wayang itu Petruk, bagaimana Petruk jadi ratu, salah satu Punawakan (karakter khas di dunia wayang) yang haus akan kekuasaan, tapi malah membuat negeri yang dipimpinnya berantakan, dan nantilah timbul kesatria piningit yang akan memperbaiki," ujar Permadi kepada Okezone di Jakarta, Senin (21/4/2015).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menambahkan, ketidakpuasan publik juga dikarenakan para menteri Jokowi yang ada di Kabinet Kerja sampai enam bulan jabatannya masih belum menunjukan capaian prestasi yang membanggakan kepada rakyat Indonesia.

"Karena seorang Petruk tidak punya bekal kemampuan, seperti mengangkat menteri seenaknya sendiri. Beda dengan Pak Soeharto (mantan Presiden RI) yang dahulu diisi menterinya oleh orang berpengalaman," tegasnya.

Oleh karenanya, Permadi menerangkan, perlahan-lahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan maju. Dia juga meramalkan bahwa pria asal Surakarta, Jawa Tengah itu tidak akan lama menempati jabatan sebagai kepala negara.

"Kalau menurut saya setahun, paling banter 2016 sudah jatuh. Karena sudah ada tanda-tanda yang ditunjukan dengan kemunculan gerhana bulan berdarah," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menyatakan, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 44 responden menyatakan puas, dan 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Hanta menambahkan, kinerja yang dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen. Sedangkan di bidang hukum tingkat kepusan publik mencapai 55 persen.

Servei tersebut dilakukan kepada 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka, dan tingkatan margin of error survei ini mencapai 2,9 persen. (okezone)