Desakan Jokowi Mundur Dinilai Sangat Tepat

Tuntutan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon, yang mendesak Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya, dinilai sudah sangat tepat.

Apalagi alasan tuntutan karena melihat sejumlah kebijakan pemerintah yang disebut tidak pro pada rakyat kecil.  Seperti menaikkan menaikkan BBM jenis premium dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400, yang berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi.

“Tuntutan mahasiswa sudah tepat. Bila mahasiswa turun ke jalan, mereka sudah melihat rakyat yang kesulitan secara ekonomi. Daya beli rakyat sudah lemah. Artinya, untuk memeroleh Rp 10 ribu per hari per orang, sangat sulit,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, Selasa (7/4).

Menurut Uchok tuntutan mahasiswa juga sangat tepat, karena gerakan mereka bukan untuk merebut kekuasaan, tapi gerakan mencabut mandat, melengserkan Jokowi karena kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat kecil.

“Kenaikan BBM ini sangat memberatkan buat rakyat. Pendapatan rakyat diukur dari harga BBM. Semakin, BBM murah, belanja untuk beli BBM semakin kecil. Sisanya bisa ditabung, atau untuk membeli kebutuhan lain, untuk meningkat kualitas hidup rakyat,” katanya.

Karena itu ketika pemerintah menaikkan BBM, maka menurut Uchok, sama saja pemerintah memaksa masyarakat membeli kebutuhan dengan harga mahal. Akibatnya, banyak kebutuhan tidak dapat terpenuhi karena pendapatan yang tidak dapat menutupi kebutuhan.

“Kenaikan BBM itu kan sangat berdampak pada kenaikan harga-harga lain. Sementara tingkat pendapatan tidak bertambah. Jadi yang ada daya beli masyarakat merosot,” katanya.

Menurut Uchok, pemerintah harusnya menyadari bahwa selama ini subsidi energi bertujuan membantu agar harga-harga kebutuhan tidak terlalu tinggi. Sehingga bisa terjangkau daya beli masyarakat dan menghidupkan ekonomi rakyat.

“Kalau harga BBM dilepaskan pada pasar, itu sama saja rakyat disuruh bertarung dengan orang kaya di pasar. Ini pasti orang miskin dibunuh oleh orang kaya. Maka di sini gunanya peran negara dalam bentuk subsidi, agar orang miskin hidup dan tak dimampusi orang-orang kaya yang punya jaringan dalam kekuasaan,” katanya. Demikian dilansir jaringan Jawa Pos JPPN. (gir/jpnn)