BONGKAR SEDOT DATA KPU!

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan harus menjelaskan secara jujur dan terbuka soal perannya terkait sistem IT yang disebut oleh Akbar Faizal, mantan anggota tim pemenangan pasangan Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014 lalu mampu menyedot data Komisi Pemilihan Umum (Baca: Timses Jokowi Pecah Kongsi, Akbar Faisal Bikin "Surat Terbuka" Ungkap Rahasia Pilpres). 

"Saya menangkap ada hal yang sangat serius dan memerlukan penggalian lebih mendalam dari pengakuan Akbar Faisal tersebut," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).

Dalam surat kepada Yanuar Nugroho, Akbar Faizal menyinggung peran Luhut dalam Pilpres, dengan nada menyindir. Akbar pun menyinggung proposal Luhut tentang sistem IT, yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data-data bisa tersedot.

Bbrp kali sy rapat dgn tim mrk dimana hadir para pensiunan Jendral yg --mohon maaf-- msh merasa sbg komandan pasukan dgn berbagai kewenangan. Juga proposal beliau ttg sistem IT beliau yg --cukup memarkir mbl didepan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl.Subang 3A --itu markas utama pemenangan Jokowi Mas-- terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi ttg proses kerja penyedotan data tadi. Sy yg pernah menjadi wartawan senyum2 saja sebab sedikit paham soal IT. 

Menurut Said, kalau disebutkan bahwa Luhut terkait dengan adanya tekhnologi yang cukup memarkirkan mobil di depan kantor KPU lalu seluruh data-data KPU bisa tersedot oleh tekhnologi itu, maka patut dicurigai ada kegiatan pencurian data Pemilu disitu.

"Oleh sebab itu agar publik tidak menduga-duga adanya kecurangan atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada masa Pilpres dengan menggunakan tekhnologi penyedotan data, maka saya mendesak Luhut Panjaitan dan Akbar Faizal menjelaskan persoalan tersebut secara lengkap dan jujur kepada masyarakat," demikian Said. [ysa/RMOL]

***

Fakta pernyataan Akbar Faizal -bahwa, tim sukses Joko Widodo pernah membahas suatu usulan penggunaan teknologi IT untuk "menyedot" data KPU- adalah suatu hal yang patut dikaji lebih jauh. Dalam statement tertulisnya, yang ditujukan untuk kelompok chit-chat khusus, Akbar memang mengesankan bahwa informasi itu hanyalah "sampiran" belaka. Namun, melihat latar belakang Akbar yang menyandang Master dalam bidang Komunikasi, bisa jadi entitas infomasi itu sebenarnya adalah inti dari pesan yang sebenarnya.

Saya yakin, ia sadar, di udara yang mudah sadap menyadap ini, ditambah lagi kemudahan copy paste, message forwarding, berbagi tautan, bluetooth-ing text, .... ia sadar sepenuhnya pesannya mudah saja bocor. Sejatinya, justru, ia mungkin saja ingin agar pesan itu lepas ke publik.

Kalaulah entitas informasi itu benar, dampaknya bisa sangat serius.

Bahwa, ternyata ada criminal plot (rencana jahat) mengintervensi kerja-kerja KPU. Terlepas apakah plot ini jadi dijalankan atau tidak, tetapi, menjadi kenyataan bahwa plot itu pernah ada. Ini sebenarnya bukan sebatas kriminal biasa. Ini sudah merupakan penghianatan kepada Konstitusi, karena proses Pilpres adalah proses melahirkan pemimpin bangsa yang diamanahkan Konstitusi.

Pernyataan ini harus ditangani serius. Harus diusut.

Jika Akbar ternyata mengeluarkan pernyataan yang keliru, ia harus minta maaf kepada pihak-pihak terdampak.

Jika Akbar ternyata tidak keliru, berarti pihak-pihak terdampak harus meminta maaf kepada Bangsa ini.

(Canny Watae)