Blokir Situs Islam, Dewan Syariah PKS Menilai Pemerintah Ketakutan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku dapat surat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk segera memblokir 22 situs yang diduga mengajarkan gerakan radikal.

Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Surahman Hidayat menilai wacana tersebut merupakan gambaran dari ketakutan pemerintah yang berlebihan atas isu terorisme dan bermuatan radikalisme.

"Iya. Pemerintah itu terlalu ketakutan. Kalau orang ketakutan, hal yang tidak perlu dilakukan ya dilakukan," ujar Surahman saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR ini mengimbau pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan rencana pemblokiran 22 situs tersebut. Menurutnya, wacana ini malah dapat menyerang balik pemerintah karena membuat masyarakat menjadi anti-pemerintah.

"Jangan paranoid sehingga melakukan langkah-langkah yang tidak proporsional bahkan tidak simpatik. Ini malah menundang orang yang tidak simpatik malah jadi tidak pro-pemerintah, dan bisa jadi nekat. Jadi harus hati-hati," tegasnya.

Hal serupa diutarakan oleh Ketua DPP PKS Ahmad Zainuddin. Ia menilai kesewenangan seperti yang dilakukan BNPT maupun Kemenkominfo dikhawatirkan menimbulkan antipati dari anak bangsa terhadap pemerintah.

"Pemerintah, baik BNPT dan Kemenkominfo, perlu memiliki standar yang jelas tentang situs Islam yang harus diblokir dan perlu membuka dialog dengan pengelola situs-situs tersebut," imbuh Anggota Komisi I DPR RI ini.

Oleh sebab itu, Zainuddin ini mengimbau Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) harus menjelaskan hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan, lanjut Zainuddin, media-media Islam yang disebutkan telah diberlakukan pemblokiran justru selama ini menentang paham radikalisme ISIS.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Menkominfo. Tapi tiba-tiba saja menyeruak di masyarakat. Maksudnya apa, apakah operasi, atau apa. Pemerintah sebaiknya terbuka saja. Jangan tiba-tiba saja dan diam-diam. Pemerintah harus jelaskan," ujar Anggota Pengawas TKi DPR RI tersebut.

Kominfo melakukan blokir 22 situs Islam atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemblokiran dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap menyebarkan ajaran radikal.

Kominfo telah melayangkan surat ke penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk memblokir 19 situs yang diduga menampilkan konten Islam radikal. Situs tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, dan eramuslim.com.

Namun Selasa pagi (31/3), situs yang diblokir bertambah dua lagi yaitu indonesiasupportislamicatate.blogspot.com dan azzammedia.com.

*Sumber: cnnindonesia.com