Setelah Akui Golkar Agung Laksono, Rezim Jokowi Siap Obok-obok PKS

Setelah sukses ‘mengobok-obok’ Partai Golkar, rezim Joko Widodo akan ‘mengganggu’ internal parpol yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Besar kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendapat giliran ‘diobok-obok’.

Prediksi itu disampaikan pengamat politik Sahirul Alem, menyoal kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang mengakui Golkar kubu Agung Laksono.

“Jokowi nampaknya tidak ingin ada perbedaan pendapat dengan partai politik. Lihat saja, PAN habis Kongres langsung tidak bersuara. Yang masih keras itu PKS dan Gerindra. Nampaknya Jokowi akan obok-obok PKS. Kalau Gerindra masih sulit karena di bawah kendali Prabowo,” ungkap Alem kepada intelijen (18/03).

Alem mengingatkan, jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres untuk Golkar kubu Agung Laksono, maka kejatuhan mantan Gubernur DKI Jakarta semakin dekat. “KMP akan semakin solid untuk mengeluarkan Hak Interpelasi yang dilanjutkan Hak Angket kepada Presiden Jokowi. Kalau ini digulirkan terus, Jokowi bisa jatuh,” papar Alem.

Senada dengan Alem, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, menyebut kebijakan Menkumham sebagai bentuk sikap otoriter rezim Jokowi. “Ini otoriter,” kata Margarito melalui pesan pendek kepada intelijen (18/03).

Menurut Margarito, jika memang diperlukan campur tangan Presiden dalam menengahi konflik internal partai politik, maka diperlukan Penetapan Presiden (Penpres) yang baru. “Setelah itu baru kemudian, Presiden dapat keluarkan Perpres atas dualisme partai Golkar ini,” papar Margarito.

Margarito meminta agar Yasonna membaca kembali UU Parpol Nomer 2 Tahun 2011, di mana tidak ada penjelasan soal kewenangan Presiden menenggarai konflik parpol. “Tapi kalau keinginan masing-masing sih bisa saja, tapi berarti negara ini jadi negara otoriter,” pungkas Margarito. (intelijen.co.id)